Inilah Tuntutan Gerakan Reformasi Indonesia

Inilah Tuntutan Gerakan Reformasi Indonesia

a)      Demokrasi

b)      Perbaikan Ekonomi

c)      Perbaikan Tata Pemerintahan (Governance)

d)      Supremasi dan Taat Hukum (Rule of Law)

e)      Bersih dari  KKN

f)       Aparat Birokrasi yang Netral dan Profesional

g)      Efesiensi, Transparansi, dan Akuntabel

·         Indonesia merupakan negara hukum berbentuk republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dan bersifat parlementer.

·         Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.

·         Walaupun populasi Muslim di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia tetapi Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam.

·         Setelah era reformasi bergulir, kegiatan pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas.

·         Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

·         Dengan alasan inilah Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih dengan harapan terciptanya keunggulan kompetitif bagi dunia bisnis.

·         Hal yang terjadi malah sebaliknya, otonomi yang dimiliki daerah tidak malah meningkatkan daya saing.

·         Kesempatan ini malah dimanfaatkan untuk bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga para pelaku bisnis bukannya mendapatkan kemudahan dari kebijakan yang dibuat oleh pejabat daerah, tetapi malah menambah beban biaya operasional dunia usaha (Pungli).

Solusinya adalah :

1.      Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI.

2.      Penguatan 3 pilar demokrasi

3.      Kebebasan Pers sebagai pilar ke 4 demokrasi (setelah eksekutif, legislative dan yudikatif)

4.      Penghapusan Birokrasi kompleks, Korupsi dan segala bentuk kecurangan bernegara (mulai dari level terbawah)